"Membaca Ironi "Dua Dunia"

Belum lama ini media massa memberitakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan menembus angka 3.900, yang merupakan rekor terbaru dalam sejarah pasar finansial Indonesia.

Dana asing yang masuk ke Indonesia tahun ini mencapai Rp 103,6 triliun, sekitar Rp 29,5 triliun di antaranya dalam bentuk penanaman modal asing. Sementara dana yang masuk ke pasar finansial tahun 2011 mencapai Rp 64,1 triliun, yakni obligasi negara (SUN) Rp 39,1 triliun, Sertifikat Bank Indonesia Rp 7,1 triliun, dan pembelian saham (net buying) Rp 17,8 triliun.

Masih suramnya ekonomi AS dan Uni Eropa akibat terpaan krisis ekonomi beruntun merupakan faktor utama di balik besarnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia, khususnya di pasar finansial. Bahkan, Bursa Efek Indonesia sempat disebut-sebut sebagai salah satu bursa efek dengan kinerja terbaik di dunia

Ironinya, dalam waktu yang sama, kita juga disuguhi berita-berita terkait hukuman pancung atas seorang TKI bernama Ruyati, yang menyebabkan hubungan Indonesia-Arab Saudi sempat memanas. Pemerintah mengumumkan moratorium (penghentian sementara) pengiriman TKI ke Arab Saudi mulai Agustus, yang direspons Pemerintah Arab Saudi dengan menghentikan pemberian visa kepada TKI yang hendak memasuki Arab Saudi (tanpa menunggu datangnya bulan Agustus). Jumlah TKI di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang, kebanyakan adalah perempuan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

”Dua dunia”

Analisis JH Boeke (1910) tentang dualisme ekonomi Hindia Belanda tampaknya masih terus mengena hingga kini. Ada sektor kehidupan rakyat jelata yang bersifat tradisional dan cenderung stagnan di satu sisi, yang tidak tersambung dengan sektor kehidupan modern yang melaju kencang dan terintegrasi dengan sistem kapitalisme dunia di sisi lain. Harian Kompas (25/3/2010) menyebutkan, hanya 331.000 orang Indonesia yang ikut bermain di pasar finansial. Ini sangat kontras dengan ”dunia rakyat jelata” yang dicerminkan oleh (antara lain) sekitar 6,5 juta TKI yang terpaksa mempertaruhkan nyawa di negeri orang guna menghidupi diri dan keluarganya.

Setiap tahun diperkirakan dana yang dikirimkan oleh TKI untuk keluarganya di Indonesia mencapai sekitar Rp 70 triliun. Arus dana dari para TKI inilah yang secara substansial menghidupi ekonomi daerah-daerah kantong TKI, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat, di tengah makin terpinggirnya sektor pertanian dan makin sempitnya lapangan kerja di sektor industri. Data Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyebutkan, sepanjang tahun 2010 sekitar 25 persen pekerja di sektor manufaktur kehilangan pekerjaan akibat penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA).

Pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat dan tahun ini diperkirakan mencapai 6,5 persen, tetapi angka pertumbuhan itu tampaknya masih kurang mencerminkan kemampuan sistem ekonomi nasional untuk menjamin kesejahteraan dan lapangan kerja bagi rakyat jelata.

Sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (2008) menunjukkan, hanya 28 persen tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor formal. Selebihnya, 72 persen tenaga kerja mencari penghidupan di sektor informal. Artinya, mereka bekerja bukan karena kehebatan negara dalam menyediakan lapangan kerja, tetapi dipaksa ”kreatif” oleh keadaan sehingga sektor informal menjadi pilihan.

Menjembatani ”dua dunia”

Fenomena ”dua dunia” dalam ekonomi Indonesia menyiratkan adanya beberapa hal. Pertama, kegagalan rezim otoriter Orde Baru dan rezim reformasi untuk melakukan transformasi ekonomi dari struktur warisan kolonial ke struktur ekonomi modern yang benar-benar mampu menumbuhkan kekuatan ekonomi lokal dan nasional dengan kemampuan menyerap angkatan kerja yang memadai.

Kedua, ”keterputusan” atau ketidakterkaitan antara demokratisasi politik di satu sisi dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat di sisi lain. Demokratisasi politik telah diwujudkan dalam penciptaan lembaga-lembaga dan proses-proses politik formal yang demokratis dari tingkat pusat sampai daerah. Namun, justru di sisi sosial ekonomi rakyat jelata makin sulit mendapatkan pekerjaan di tengah pameran kemewahan hidup lapisan menengah ke atas yang kian konsumtif.

Adalah penting untuk mendekatkan jarak antara visi ekonomi dan keberpihakan pada perikehidupan rakyat jelata.

Boleh saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia bisa masuk 10 besar kekuatan ekonomi dunia, sebagaimana dia ungkapkan dalam KTT Bisnis ASEAN-Uni Eropa, Mei lalu. Namun harus diingat, produk domestik bruto (GDP) yang digunakan sebagai ukuran kekuatan ekonomi hanya didasarkan pada besarnya transaksi ekonomi yang terjadi di wilayah Indonesia, tak peduli itu dilakukan oleh rakyat Indonesia atau korporasi asing. Kesenjangan sosial dan marginalisasi kehidupan rakyat jelata juga sama sekali tidak diperhitungkan dalam mengukur GDP.

Jika prediksi Presiden itu benar-benar terjadi kelak, melambungnya GDP Indonesia itu bisa saja berlangsung bersamaan dengan berlanjutnya kenyataan adanya jutaan WNI yang masih harus mencari nafkah di luar negeri untuk menyambung hidup diri dan keluarganya. Artinya, Indonesia bisa saja masuk jadi ”kelompok elite” dalam ekonomi global, tetapi jutaan warganya masih harus hidup sebagai semacam ”kasta sudra” di negeri orang.

Itulah ironi ”dua dunia” dalam ekonomi Indonesia. ”Dua dunia” itu tak kunjung tersambung secara struktural akibat kegagalan pemerintah mewujudkan strategi pembangunan yang dapat menjembatani dan mengintegrasikan keduanya.

Syamsul Hadi Pengajar Ekonomi Politik UI; Anggota Pendiri Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia